7 Solusi Khofifah Percepat Pengendalian Inflasi Jatim 2023

SURABAYA – HKNews.info : Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memaparkan tujuh solusi pengendalian inflasi Jatim pada tahun 2023 di acara High Level Meeting (HLM) dan Rakor Pengendalian Inflasi bersama Forkopimda Jatim.

Solusi pertama yakni Pemprov, Pemkab, dan Pemkot se-Jatim bersama satgas pangan harus bersinergi dan berkoordinasi dengan Gapoktan, PERPADI, Distributor, dan Perum Bulog agar terwujud stabilisasi pasokan dan harga pangan (komoditas beras) di Jatim.

Selanjutnya, untuk memperkuat fungsi Bulog sebagai penyedia Cadangan Beras Pemerintah (CBP yang tidak boleh kurang dari 1,2 Juta Ton).

Solusi ketiga, secara On-farm, peningkatan ketersediaan pasokan dilakukan dengan menggalakkan masa tanam lebih cepat, serap gabah beras petani, penyusunan pola tanam dengan pendekatan teknologi pertanian terpadu, optimalisasi pengamanan produksi.

“Jadi ini adalah solusi yang kami usulkan agar bisa dilakukan bersama sebagai upaya penanganan inflasi di masing-masing daerah di Jatim. Maka sinergi dan peran aktif dari pemkab/pemko, forkopimda, satgas pangan beserta seluruh stakeholder sangat diperlukan,” ungkap Khofifah.

Khofifah menjelaskan, solusi keempat yaitu digitalisasi pemasaran produk pertanian dan mendorong adanya Food Station. Solusi kelima perlunya meningkatkan Kerjasama Antar Daerah.

Selanjutnya operasi pasar perlu dilakukan sewaktu-waktu oleh semua kab/kota apabila komoditas tertentu mengalami kenaikan harga signifikan. Solusi ketujuh yaitu optimalisasi BTT untuk subsidi ongkos angkut.

Khofifah menegaskan rekomendasi tersebut sejalan dengan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bahwa untuk mengatasi inflasi diperlukan berbagai upaya. Seperti operasi pasar murah, sidak pasar dan para distributor agar tidak menahan barang.

Selain itu, bekerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan untuk beberapa komoditas seperti telur ayam ras, minyak goreng, beras, bawang merah, cabai rawit, daging ayam ras dan cabai merah.

Kemudian menggencarkan gerakan menanam komoditas padi, bawang merah, cabai rawit dan cabai merah. Sekaligus juga merealisasikan BTT dan memberikan dukungan pada sektor transportasi melalui APBD.

“Jadi format-format yang kami usulkan ini sudah sejalan dengan arahan pak Mendagri,” tegas orang nomor satu di Pemprov Jatim ini.

Untuk mencapai sasaran inflasi nasional, Khofifah menekankan perlunya penguatan dan optimalisasi strategi 4K. Yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif.

“Bagaimana keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif dapat dilakukan khususnya ketika terdapat potensi panic buying pada saat-saat tertentu,” tegasnya.

Sebagaimana diketahui pada Januari 2023, inflasi gabungan kota IHK di Jawa Timur sebesar 0,36% (m to m) dan 6,41% (y on y). Dan Kenaikan harga beras pada bulan Januari 2023 terjadi di 8 Kabupaten/Kota di Jawa Timur menjadi salah satu pemicu inflasi. Kenaikan inflasi tahun ini lebih rendah dibanding tahun lalu yakni 6,52% (y on y).

“Ini disebabkan oleh kenaikan harga BBM sejak September 2022 lalu, serta komoditas beras yang harganya mengalami kenaikan karena pasokan yang terbatas,” ujarnya.

Khofifah menyebutkan beberapa komoditas yang menjadi pendorong inflasi secara YoY yaitu bensin sebesar 1,41%, beras 0,36%, biaya pendidikan akademi/ perguruan tinggi menyumbang 0,19%, sekolah dasar sebesar 0,16% dan sebesar 0,15% dari rokok kretek filter.

Secara bulanan (m to m) antara lain beras memberi andil terbesar 0,12%. Komponen lainnya yang menjadi pendorong inflasi adalah Tarif Air Minum PAM sebesar 0,09% karena kota Surabaya telah menaikkan Tarif Air Minum PAM pada bulan Januari, lalu cabai rawit sebesar 0,06%, Sewa Rumah 0,04% dan Emas Perhiasan 0,03%.

4.367 Ton Beras Murah Berkualitas Terdistribusi ke Warga Jatim Sepekan Ini

Namun demikian ada beberapa komoditas yang berkontribusi menahan inflasi di antaranya daging ayam ras sebesar -0,06%, biaya pendidikan tingkat SMA -0,03%, minyak goreng -0,03%, bayam -0,01, dan -0,008% dari komoditas sepatu pria.

Sementara itu terkait harga beras, sebagai salah satu komoditi yang berkontribusi pada inflasi, Khofifah kembali meminta bupati dan wali kota bersama satgas pangan melakukan koordinasi dengan Gapoktan dan Perpadi untuk memetakan pergerakan fluktuasi harga beras.”Maka semua kepala daerah memang harus cek harga volatile food, terutama jelang bulan Ramadan dan selanjutnya jelang Hari Raya Idul Fitri. Bulan Ramadan trennya pasti pada volatile food akan terjadi kenaikan demand padahal suplai belum tentu mengikuti demand,” tegasnya.

“Masing-masing kita apakah bupati wali kota atau kah satgas pangan, sama-sama kita bisa melakukan monitoring pergerakan itu,” imbuhnya.

Saat ini, yang menjadi kekhawatiran adalah harga beras di beberapa daerah yang masih tinggi. Khofifah menegaskan bahwa harga beras di Jatim mulai turun dan akan semakin stabil karena pada Maret nanti Jatim mulai masuk panen raya dengan perkirakan produksi mencapai lebih dari 1 juta ton beras.

“Mulai minggu ketiga Februari kita akan panen sekitar 60 ribu ton beras dan Minggu keempat Februari sekitar 70 ribu ton beras. Kemudian Bulan Maret diprediksi panen raya , dengan produksi beras sebanyak 1.050.000 ton beras. Termasuk di bulan April diprediksi produksi beras sudah di atas satu juta ton beras,” urainya.

Sementara itu, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jatim Budi Hanoto mengatakan, Gubernur Khofifah telah melakukan langkah tepat salah satunya operasi pasar beras murah untuk pengendalian inflasi. Ia juga mengatakan bahwa pada HLM ini dibahas langkah-langkah pengendalian inflasi khususnya menjelang hari besar keagamaan nasional.

Di antaranya koordinasi yang kuat, sinergi yang kuat, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan pasokannya, dan komunikasi yang bagus agar belanja dengan lebih bijak.

“Tidak jor-joran sesuai dengan kebutuhan dan tidak sesuai dengan keinginan. Kemudian tentunya BI dan Pemprov dan seluruhya mendukung semua sinergi ini, dalam menentukan program-program yang lebih detail di level kabupaten kota,” ucap Budi Hanoto.

Sebagai informasi, HLM Rakor Pengendalian Inflasi ini dilakukan untuk memetakan, mengevaluasi, mencari solusi untuk penanganan dan pengendalian inflasi secara Efektif dan efisien bersama Forkopimda Jatim, kepala daerah se-Jatim dan para kepala instansi vertikal Jatim maupun perangkat daerah Jatim. (hjk)