Presiden Jokowi Deadline Jawa Timur 2 Minggu Turunkan Angka Penularan Covid-19

SURABAYA – HKNews.info : “Saya minta dalam waktu dua minggu ini pengendaliannya betul-betul kita lakukan bersama-sama dan terintegrasi dari semua unit organisasi yang kita miliki di sini, baik itu di gugus tugas, provinsi, kota, dan di kabupaten seterusnya sampai ke rumah sakit, kampung, desa semuanya,” tegas Presiden RI, Joko Widodo, saat memimpin Rapat Koordinasi di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (25 Juni 2020).

Rakor selain diikuti Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, dan segenap jajaran Pemprov Jawa Timur, Pangdam V/Brawijaya, Kapolda Jatim, Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Letjen TNI Doni Monardo, serta sejumlah menteri yang turut mendampingi Presiden dalam peninjauan posko penanganan dan penanggulangan Covid-19 di Jawa Timur, seperti Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menkes Terawan Agus Putranto, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio, serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

“Saya sudah meminta kepada Pangkogabwilhan II untuk membantu secara penuh terutama dalam menyinergikan rumah sakit darurat dengan rumah-rumah sakit rujukan. Dipilahkan mana yang berat atau ringan dan penempatannya di rumah sakit yang mana sehingga semua tidak menumpuk di satu rumah sakit,” kata Presiden.

Sumber di BPMI Satpres mengungkapkan, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) II untuk turut menangani Rumah Sakit Darurat Penanganan Covid-19 di Provinsi Jawa Timur. Hal itu menjadi salah satu upaya pengendalian penyebaran dan penanganan Covid-19 di wilayah tersebut.

Saat ini, Provinsi Jawa Timur diketahui merupakan salah satu provinsi dengan tingkat penularan Covid-19 yang masih tinggi. Meski demikian, angka kesembuhan pasien Covid-19 dinilai tergolong bagus sehingga menumbuhkan optimisme terhadap keberhasilan upaya penanganan yang dilakukan.

Melihat tingginya angka penularan di wilayah Surabaya Raya, Presiden berpandangan bahwa Surabaya bersama dengan sejumlah wilayah sekitar sebagai aglomerasi harus dapat dijaga dan ditangani terlebih dahulu sebagai sebuah kesatuan. Diperlukan sebuah kerja sama dan sinergi yang baik antara manajemen pemerintahan daerah yang ada.

“Enggak bisa Surabaya sendiri. Gresik harus dalam satu manajemen, Sidoarjo harus dalam satu manajemen, dan kota kabupaten yang lain karena arus mobilitas itu yang keluar-masuk adalah bukan hanya dari Surabaya, tapi dari daerah juga ikut berpengaruh terhadap naik dan turunnya angka Covid ini,” tutur Presiden.

Menurut Presiden, semua kebijakan penanganan pandemi maupun adaptasi kebiasaan baru harus diambil dengan terlebih dahulu melihat data dan fakta di lapangan. Masukan dari para pakar juga harus dijadikan pertimbangan tersendiri.

“Tadi disampaikan oleh Gugus Tugas bahwa masih 70 persen yang enggak pakai masker. Ini angka yang besar sekali. Oleh sebab itu hari ini saya minta kepada Gugus Tugas Nasional dan Menteri Kesehatan untuk kirim masker sebanyak-banyaknya ke Surabaya, Jawa Timur,” imbuhnya.

“Jangan sampai ada masyarakat yang memiliki perasaan yang masih normal-normal saja sehingga ke mana-mana tidak pakai masker, lupa cuci tangan sehabis kegiatan, masih berkerumun di dalam kerumunan-kerumunan yang tidak perlu. Ini yang terus harus kita ingatkan,” kata Presiden.

“Jangan sampai ada yang masih memiliki perasaan kita sedang normal-normal saja. Berbahaya sekali. Ini tidak dialami oleh negara kita Indonesia saja, tapi 215 negara mengalami hal yang sama,” ungkap Presiden Jokowi di hadapan para peserta Rakor di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (25/06/2020).

Pemahaman yang sama juga diharapkan tumbuh di kalangan masyarakat. Dalam praktiknya, masyarakat turut berperan dalam upaya penanganan penyebaran Covid-19 di berbagai wilayah di Indonesia. Bentuk dukungan yang dapat dilakukan masyarakat di antaranya dengan berdisiplin menerapkan protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari.

Presiden Joko Widodo, saat Rakor, mengingatkan satu hal penting, yakni selain menghadapi persoalan kesehatan, Indonesia dan sebagian besar negara lainnya juga berupaya keras untuk mempertahankan perekonomiannya. Sejumlah lembaga memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi global akan mengalami pertumbuhan negatif di tahun ini.

“Artinya apa? Demand nanti akan terganggu. Kalau demand terganggu suplai akan terganggu. Kalau suplai terganggu produksi juga akan terganggu. Artinya demand, suplai, dan produksi semuanya rusak dan terganggu,” tuturnya.

Oleh karenanya, lanjut Presiden, kebijakan kesehatan dan pemulihan ekonomi sejatinya harus berjalan beriringan dengan penuh kecermatan dan kehati-hatian. Tidak bisa hanya berfokus pada urusan ekonomi namun mengabaikan urusan kesehatan. Tidak bisa juga berkonsentrasi penuh pada urusan kesehatan namun membiarkan ekonomi terganggu.

“Gas dan rem inilah yang selalu saya sampaikan kepada gubernur, bupati, dan wali kota ini harus pas betul. Ada keseimbangan sehingga semua dapat dikerjakan dalam waktu bersamaan,” tutur Presiden Jokowi.

Selain mengunjungi Posko Gugus Tugas Jatim di Gedung Negara Grahadi, Presiden Jokowi juga mengunjungi Kabupaten Banyuwangi. Di Banyuwangi, Presiden Jokowi meninjau Pasar Pelayanan Publik.

Gubernur Khofifah : “Sejak Awal Kami Serius Tangani Covid-19.”

Sementara itu, Gubernur Khofifah Indar Parawansa, di hadapan Presiden Jokowi di dalam Rakor, mengakui butuh sinergitas bersama seluruh elemen masyarakat untuk memutus mata rantai penularan Covid-19.

Namun, diungkapkan Gubernur Khofifah, berdasarkan survey IKA FKM Unair, tingkat kedisiplinan masyarakat Jawa Timur dalam penerapan protokol kesehatan masih rendah, sehingga menjadi salah satu penyebab munculnya klaster baru dan terus bertambahnya jumlah pasien Covid-19 di Jawa Timur.

Berdasarkan temuan survey tersebut   didapati fakta bahwa masih banyak pasar tradisional dan tempat cangkrukan yang sebagian besar belum menggunakan masker dan belum menjaga jarak yg aman.

Namun begitu, kata Khofifah, pihaknya tetap berupaya semaksimal mungkin menekan angka penularan Covid-19 di Jawa Timur.

“Semua daya upaya akan kami kerahkan untuk menekan angka penularannya,” ungkap Khofifah, usai rapat koordinasi bersama Presiden Joko Widodo di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (25/6).

Khofifah menerangkan, selama ini seluruh kebijakan yang dikeluarkan Pemprov Jatim diambil dengan terlebih dahulu melihat data dan fakta di lapangan. Masukan dari para pakar epidemiologi juga dijadikan pertimbangan dalam setiap pengambilan kebijakan.

“Butuh dukungan yang kuat pula dari semua elemen masyarakat. Mulai dari Forkopimda, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, ulama, pengusaha, dan juga media. Intinya tidak bisa sendiri-sendiri,” tambahnya.

Sementara itu, sebanyak 10.532 kasus positif Covid-19 tercatat di Jawa Timur hingga Rabu (25/6/2020). Rinciannya, 3.529 (32,56 %) pasien sembuh, 6.151 dirawat, dan 799  meninggal. Kota Surabaya menjadi wilayah terbanyak yang memiliki kasus Covid-19 di Jawa Timur yaitu sebanyak 5.157 (48,9 % sementara Surabaya Raya 7.053 (66,9%). (tim)