Realisasi APBD Surabaya 2025 Dikritik: Dividen BUMD Anjlok Rp190 Miliar, Serapan Belanja Turun 3 Tahun Beruntun
SURABAYA – HKNews.info : Evaluasi terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengemuka dalam Rapat Paripurna DPRD Surabaya, Rabu (8/7/2026). Agenda rapat fokus pada penyampaian pandangan umum fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Surabaya, Laila Mufidah, ini dihadiri oleh 37 anggota dewan sehingga memenuhi kuorum. Seluruh fraksi menyerahkan pandangan kritis atas laporan pertanggungjawaban yang sebelumnya telah dipaparkan Wali Kota Surabaya pada 6 Juli 2026.
“Sesuai ketentuan Tata Tertib DPRD, agenda hari ini adalah penyampaian pandangan umum fraksi terhadap raperda pertanggungjawaban APBD 2025 yang telah dijelaskan Wali Kota sebelumnya,” ujar Laila saat membuka sidang.
Sorotan tajam datang dari Fraksi PKS melalui juru bicaranya, Johari Mustawan. Meski mengapresiasi capaian makro ekonomi Surabaya—seperti pertumbuhan ekonomi 5,87 persen, penurunan pengangguran (4,84 persen), penurunan kemiskinan (3,56 persen), serta opini WTP BPK ke-14 kali—PKS memberikan catatan merah pada tata kelola keuangan daerah.
BUMD dan Retribusi Parkir Melempem : PKS menyoroti penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor dividen BUMD yang anjlok sekitar Rp190 miliar. Sebagian besar perusahaan daerah dinilai gagal memenuhi target. Bahkan, Johari menyebut ada empat BUMD yang butuh evaluasi total, di mana tiga di antaranya sama sekali tidak menyetor dividen sepanjang 2025.
“Kami mendesak dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola BUMD, perbaikan SDM, model bisnis, hingga pengawasan kinerja agar kondisi ini tidak terulang,” tegas Johari.
Kinerja retribusi parkir juga tak luput dari kritik. Realisasi retribusi parkir di tepi jalan umum hanya mencapai 34,40 persen, sementara tempat parkir khusus berada di angka 65,99 persen. PKS mempertanyakan apakah rendahnya capaian ini akibat salah urus (mismanagement), lemahnya pengawasan, atau target yang tidak realistis sejak awal.
Tren Serapan Belanja Menurun dan SiLPA Rp516 Miliar : Catatan krusial lain adalah tren penurunan serapan belanja daerah selama tiga tahun terakhir. Data PKS menunjukkan realisasi belanja APBD 2025 hanya 85,70 persen. Angka ini terus merosot dibanding tahun 2024 (86,94 persen) dan 2023 (88,19 persen). Kondisi ini dinilai menjadi sinyal kuning bagi kualitas perencanaan anggaran Pemkot.
Selain itu, Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (BIPP) yang bersifat mandatory spending baru mencapai 19,5 persen dari total belanja, sehingga dianggap belum memenuhi kebutuhan pembangunan kota. PKS juga meminta kejelasan terkait lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang serapan anggarannya jauh di bawah rata-rata, yaitu BPKAD, RSUD Eka Candrarini, Dispora, Satpol PP, serta Dinkopdag.
Terakhir, PKS menyoroti tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 2025 yang menembus Rp516,8 miliar. Dana mengendap ini didesak untuk dioptimalkan pada Perubahan APBD 2026 demi kebutuhan mendesak masyarakat.
Menutup paripurna, Wakil Ketua DPRD Surabaya Laila Mufidah memastikan seluruh catatan fraksi akan digodok oleh pemerintah kota. “Rapat Paripurna berikutnya dengan agenda penyampaian jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi akan dilaksanakan pada Senin, 13 Juli 2026,” pungkas Laila. (yok)
