Bersih-bersih Sungai di Tapal Batas Kota, Pemkot Diapresiasi DPRD Surabaya
SURABAYA – HKNews.info : Kendati bukan kewenangannya, keputusan Pemerintah Kota Surabaya yang memberihkan Sungai di perbatasan Surabaya – Sidoarjo, mendapat apresiasi Komisi C DPRD Surabaya. Sungai itu memang menjadi kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, yang merupakan unit di bawah Kementerian Pekerjaan Umum.
Namun masalahnya, keberadaan sungai yang penuh dengan sedimen, eceng gondok, rumput dan sampah itu, menjadi penyumbat aliran air dari pemukiman warga di kawasan Gununganyar, Surabaya, ke hilir yakni ke laut di selat Madura. Kondisi tersebut menjadi penyebab banjir tahunan di kawasan pemukiman Gununganyar, Surabaya.
Pembersihan dilakukan terhadap eceng gondok yang memenuhi sungai dan menghambat aliran air. Selain eceng gondok, sungai tersebut sebenarnya juga mengalami pendangkalan sedimentasi, yang menjadi salah satu penyebab banjir di wilayah Rungkut Menanggal, Gununganyar, ketika terjadi cuaca ekstrem dengan curah hujan yang tinggi dalam durasi lama.
Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Eri Irawan, mengatakan, proses pembersihan sungai perbatasan telah dilakukan dalam dua hari terakhir oleh Pemkot Surabaya, dalam hal ini Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM).
“Alhamdulillah, Pemkot Surabaya bergerak cepat membersihkan sungai perbatasan, meski sungai tersebut bukan dalam wewenang pengelolaan pemerintah kota. Kebijakan Wali Kota Eri Cahyadi yang meminta dinas terkait untuk segera membersihkan sungai perbatasan tanpa berdebat soal kewenangan patut diapresiasi, karena ini merupakan kepentingan warga Surabaya,” ujar Eri Irawan, Senin (30/12/2024).
Eri mengatakan, sungai perbatasan berperan vital dalam proses mengalirkan air menuju muara. Dalam konteks banjir yang terjadi pada Selasa malam (24/12/2024) di wilayah timur, air dari daerah hulu sekitar Surabaya seperti Jombang dan Mojokerto mengalir ke Surabaya dalam debit yang tinggi.
Sungai di Surabaya sebagai daerah hilir yang lebih rendah pun penuh dan tak mampu lagi menampung air. Aliran air yang semestinya menuju ke laut juga harus “antre” karena air laut sedang pasang. Kondisi sungai perbatasan yang dangkal karena sudah lama tak dinormalisasi oleh BBWS, ditambah dengan penuh eceng gondok, membuat kapasitas saluran air di sungai kian terbatas semakin memperparah situasi.
Apalagi, lanjut Eri, di wilayah tersebut juga belum terdapat pintu air sebagai pengendali ketika permukaan air laut mengalami kenaikan. Demikian pula sungai di wilayah Sidoarjo, ke depan perlu koordinasi bersama karena saling terhubung dengan Surabaya.
“Ke depan, Pemprov Jatim bersama BBWS, Pemkot Surabaya, Pemkab Sidoarjo, harus duduk bareng dengan langkah konkrit untuk segera mengembalikan fungsi alami sungai melalui normalisasi termasuk dengan penguatan vegetasinya,” ujar Eri Irawan.
Eri Irawan juga mendukung langkah Pemkot Surabaya untuk berkoordinasi dengan Pemkab Sidoarjo, seperti untuk penanganan banjir di Kecamatan Tenggilis Mejoyo yang bergantung aliran ke PT SIER yang kemudian mengalir ke sungai di Sidoarjo.
“Ini sebenarnya perlu dijembatani Pemprov Jatim agar terjadi kolaborasi untuk segera memulihkan fungsi sungai yang saling terkait antara Sidoarjo dan Surabaya,” ujar Eri.
Eri Irawan mengatakan, normalisasi secara rutin diperlukan untuk mengurangi banjir karena kapasitas air bisa lebih banyak dan aliran lebih lancar.
“Normalisasi juga perlu diiringi dengan restorasi habitat di lingkungan sungai agar ekosistem sungai bisa pulih dengan keanekaragaman hayati yang terawat,” ujarnya.
“Dalam situasi penanganan banjir yang penuh tantangan, termasuk karena cuaca ekstrem, kita sebenarnya cukup terbantu dengan adanya pembangunan drainase yang masif beberapa waktu terakhir. Seperti dalam kasus banjir Selasa (24/12/2024), bila tak ada saluran air di kampung dan jalan-jalan utama, pasti situasi banjir bisa lebih parah,” pungkas Poitisi PDI Perjuangan, itu seraya menambahkan, bahwa langkah terintegrasi Pemkot Surabaya itu perlu terus dilanjutkan. (yok)
