Harga Pertamax Melejit, DPRD Surabaya Warning Pertamina Soal Stok dan Kualitas BBM Subsidi

SURABAYA – HKNews.info : Kebijakan pemerintah pusat menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi per 10 Juni 2026 diyakini bakal memukul daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah. Menanggapi fenomena ini, DPRD Kota Surabaya langsung pasang badan dan memberikan peringatan keras kepada pihak Pertamina serta pengelola SPBU di wilayahnya.

Sebagaimana diketahui, PT Pertamina Patra Niaga resmi mengerek harga Pertamax (RON 92) secara signifikan dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter. Kenaikan juga terjadi pada Pertamax Green 95 (RON 95) yang kini menyentuh angka Rp 17.000 dari yang sebelumnya Rp 12.900 per liter. Sementara itu, untuk varian non subsidi lainnya seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex terpantau stagnan.

Merespons lonjakan harga tersebut, Ketua DPRD Kota Surabaya, H. Syaifuddin Zuhri, angkat bicara. Pria yang akrab disapa Gus Ipuk ini mengaku khawatir kebijakan pusat tersebut akan memicu efek domino di daerah, terutama potensi migrasi massal konsumen ke BBM bersubsidi (Pertalite dan Biosolar).

“Meskipun ini ranah kebijakan pemerintah pusat, kami di daerah memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi warga. Lonjakan harga nonsubsidi ini jelas memberatkan,” ujar Gus Ipuk saat ditemui media.

Untuk mengantisipasi dampak tersebut, Gus Ipuk mendesak Depo Pertamina dan seluruh SPBU di Surabaya untuk fokus menjaga dua hal krusial, yakni pasokan (stok) dan kualitas BBM subsidi.

1. Antisipasi Kelangkaan di Lapangan

Gus Ipuk meminta Pertamina melakukan kalkulasi yang presisi terkait kebutuhan harian warga Surabaya. Ia tidak ingin ada celah kelangkaan yang memaksa masyarakat kelas bawah atau menengah membeli BBM nonsubsidi karena stok subsidi kosong.

“Jangan sampai warga datang ke SPBU, lalu BBM subsidi kosong. Akibatnya, karena tuntutan harus berangkat kerja atau beraktivitas, mereka terpaksa beli yang nonsubsidi yang harganya sudah mahal. Kasihan masyarakat,” tegas politisi senior tersebut.

2. Jaga Kualitas, Tolak ‘Motor Brebet Massal’ Jilid Dua

Selain perkara kuantitas, faktor kualitas BBM subsidi juga menjadi sorotan tajam legislatif. Ipuk mengingatkan Pertamina agar menjaga kemurnian bahan bakar guna menghindari insiden buruk masa lalu, di mana ratusan kendaraan warga Surabaya mengalami mogok dan rusak massal akibat kualitas BBM yang buruk.

“Kami tidak ingin kejadian motor brebet massal terulang lagi di Surabaya. Waktu itu bengkel di mana-mana penuh dengan keluhan yang sama. Imbasnya, aktivitas ekonomi warga lumpuh karena motornya tidak bisa dipakai kerja,” tambahnya.

DPRD Surabaya Siap Gelar Sidak

Sebagai langkah konkret fungsi pengawasan, DPRD Kota Surabaya berkomitmen untuk tidak sekadar memantau dari balik meja. Ipuk menyatakan pihaknya membuka opsi untuk melakukan peninjauan langsung (sidak) ke Depo Pertamina maupun sejumlah SPBU dalam waktu dekat.

“Kami akan pastikan sendiri di lapangan agar semuanya berjalan dengan baik. Stok tidak boleh kosong, dan kualitas harus tetap terjaga demi kenyamanan warga Surabaya,” pungkasnya.

Rincian Perubahan Harga BBM Pertamina (non subsidi) di Surabaya (Per 10 Juni 2026):

(yok)