Tahapan Lomba Kampung Pancasila Surabaya 2026.1.360 RW Dinilai dengan 4 Pilar

SURABAYA – HKNews.info : Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyiapkan tahapan berjenjang dalam pelaksanaan Lomba Kampung Pancasila 2026 yang melibatkan 1.360 Rukun Warga (RW). Lomba Kampung Pancasila 2026 akan diluncurkan di Balai Kota Surabaya, Kamis (17/9/2026) malam. Setelah peluncuran, seluruh RW diwajibkan mengikuti proses pendaftaran melalui aplikasi Sayang Warga atau laman sayangwarga.surabaya.go.id.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Kampung Pancasila tingkat kota sekaligus Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya, Irvan Widyanto mengatakan, berbagai persiapan telah dilakukan menjelang peluncuran lomba.

“Saat ini persiapan teknis, sarana prasarana, materi, publikasi, undangan, pengamanan, pelayanan kesehatan, pengisi acara, serta pembagian tugas perangkat daerah (PD) dan pihak pendukung telah dikoordinasikan,” ujar Irvan, Kamis (17/9/2026).

Irvan menjelaskan, setelah sistem dinyatakan dibuka, RW peserta akan mengikuti tahapan registrasi atau pendaftaran melalui Aplikasi Sayang Warga. Selanjutnya, RW melakukan pengisian indikator berdasarkan kondisi wilayah masing-masing. “RW tidak hanya mengisi self-assessment, tetapi juga perlu menyiapkan data, dokumentasi, dan bukti dukung yang menggambarkan kondisi sebenarnya di lapangan,” jelas Irvan.

Irvan menegaskan, Lomba Kampung Pancasila bukan sekadar kompetisi untuk mencari juara. Lomba tersebut menjadi sarana mendorong setiap RW mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan yang nyata, terukur, partisipatif, dan berkelanjutan.

“Lomba Kampung Pancasila bukan sekadar kompetisi untuk mencari juara, tetapi merupakan sarana untuk mendorong setiap RW mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila melalui kegiatan yang nyata, terukur, partisipatif, dan berkelanjutan,” tegasnya.

Menurut Irvan, seluruh RW didorong berpartisipasi karena Lomba Kampung Pancasila menjadi momentum untuk memetakan potensi dan permasalahan wilayah, memperkuat gotong royong, mengintegrasikan program pemerintah kota, serta menunjukkan praktik baik yang telah dilakukan masyarakat.

“Untuk RW yang tidak melakukan pendaftaran, maka secara mekanisme tidak dapat mengikuti tahapan lomba, seperti pengisian indikator, verifikasi lapangan, dan tahapan penilaian untuk penetapan penghargaan,” katanya.

Irvan juga menekankan bahwa keikutsertaan dalam lomba tidak semata-mata ditujukan untuk mengejar juara. Setiap RW diharapkan mampu menunjukkan kegiatan yang telah dilakukan, hasil dan manfaatnya bagi masyarakat, serta keberlanjutannya.

“Jadi yang perlu ditekankan kepada RW adalah ikuti lombanya, tetapi yang paling penting bukan sekadar mengejar juara, melainkan menunjukkan apa yang sudah dilakukan, apa hasilnya, apa manfaatnya bagi masyarakat, dan bagaimana kegiatan tersebut dapat terus berkelanjutan,” pesannya.

Terkait media sosial (medsos), Irvan menjelaskan bahwa keaktifan media sosial bukan merupakan indikator utama dalam penilaian empat pilar sebagaimana tercantum dalam petunjuk teknis. “Keaktifan media sosial bukan merupakan indikator utama penilaian 4 Pilar sebagaimana indikator yang tercantum dalam juknis,” imbuhnya.

Menurutnya, penilaian lebih menitikberatkan pada kondisi nyata dan hasil kegiatan. Di antaranya mulai dari sasaran, capaian, bentuk kegiatan, partisipasi masyarakat, dokumentasi atau bukti pendukung, manfaat, hingga keberlanjutan kegiatan. “Namun demikian, publikasi dan dokumentasi kegiatan tetap dapat menjadi bagian dari bukti pendukung/dokumentasi atas kegiatan yang dilaksanakan,” terangnya.

Irvan menambahkan, aspek media dapat berperan dalam kategori penghargaan tambahan berupa RW Favorit melalui voting masyarakat. Kategori tersebut berbeda dengan penilaian utama empat pilar. “Dalam kategori penghargaan tambahan terdapat RW Favorit (Voting Masyarakat via Media), sehingga aspek media dapat berperan dalam kategori tersebut,” tuturnya.

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya, Maria Agustin Yuristina mengatakan, pendaftaran Lomba Kampung Pancasila dibuka setelah peluncuran hingga 20 September 2026. Setiap RW diwajibkan mengisi seluruh data yang tersedia dalam aplikasi sebagai bagian dari tahapan awal penilaian. “1.360 RW dan semua RT yang ada di dalam RW tersebut otomatis juga ikut dalam Lomba Kampung Pancasila ini,” kata Maria.

Setelah pendaftaran ditutup, proses seleksi dilanjutkan melalui penilaian lapangan. Tim penilai akan mendatangi kampung-kampung peserta pada 30 September hingga 5 Oktober 2026 untuk melakukan penilaian tahap awal. “Nanti di tanggal 30 September sampai 5 Oktober kita adakan penilaian lapangan langsung, untuk tahap awal menuju ke 500 besar dari total 1.360 RW,” terangnya.

Hasil penilaian lapangan tersebut menjadi dasar untuk menentukan 500 besar. Selanjutnya, Pemkot Surabaya akan mengumumkan 200 besar pada akhir Oktober 2026. “Setelah 500 besar nanti di akhir bulan Oktober kita umumkan 200 besar,” kata Maria.

Dari 200 besar tersebut, seluruh RW akan mendapatkan penghargaan. Selanjutnya, 35 RW akan ditetapkan sebagai kelompok terbaik untuk memperebutkan hadiah utama berdasarkan klasifikasi jumlah RT dalam RW. Sebanyak 165 RW lainnya yang masuk 200 besar akan memperoleh bantuan masing-masing Rp10 juta.

Untuk RW dengan jumlah RT kurang dari tujuh, juara pertama mendapatkan Rp25 juta, juara kedua Rp20 juta, dan juara ketiga Rp15 juta. Adapun RW dengan jumlah RT tujuh atau lebih akan memperebutkan hadiah juara pertama Rp30 juta, juara kedua Rp25 juta, dan juara ketiga Rp20 juta.

Maria menjelaskan, penilaian Lomba Kampung Pancasila menggunakan empat pilar, yakni lingkungan, ekonomi, sosial budaya, dan kemasyarakatan. Pilar lingkungan dan ekonomi masing-masing memiliki bobot 35 persen. Sedangkan pilar sosial budaya dan kemasyarakatan masing-masing berbobot 15 persen.

“Jadi indikator penilaian kita ada empat pilar. Pilar lingkungan, pilar ekonomi, pilar sosial budaya, dan pilar kemasyarakatan. Masing-masing ada bobot persentase,” papar Maria.

Untuk pilar lingkungan, terdapat delapan indikator yang menjadi dasar penilaian. Beberapa di antaranya meliputi partisipasi warga dalam pemilahan sampah, keberadaan bank sampah, frekuensi kerja bakti, penerapan pola hidup bersih dan sehat, serta upaya pemberantasan jentik nyamuk.

Sementara itu, pilar ekonomi memiliki sembilan indikator. Penilaian mencakup kemandirian ekonomi warga sekaligus kepedulian dan semangat saling membantu di lingkungan kampung.

Bentuk kepedulian tersebut antara lain dukungan warga yang mampu kepada tetangga yang membutuhkan, termasuk membantu warga kurang mampu dalam mengakses pendidikan. Aktivitas kewirausahaan yang dilakukan generasi muda juga menjadi salah satu aspek yang diperhatikan.

“Banyak anak-anak muda kita sekarang ini luar biasa dalam kehidupan ekonominya. Mereka itu betul-betul memiliki kemandirian ekonomi yang ingin kita nilai dan kita beri penghargaan di situ,” ujar Maria.

Pada pilar kemasyarakatan, penilaian diarahkan pada keterlibatan warga dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. Indikatornya antara lain penerapan pembatasan jam malam bagi anak-anak, keberadaan sistem keamanan lingkungan (siskamling), serta kondisi keamanan di wilayah masing-masing. “Jadi di situ kita uji bagaimana guyub-rukunnya orang kampung dalam menjaga lingkungan melalui Siskamling,” ujar Maria.

Sedangkan pilar sosial budaya memiliki delapan indikator. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah upaya kampung dalam menangani sekaligus mencegah stunting.

Maria menjelaskan, kampung yang telah mencapai kondisi zero stunting tetap perlu menjaga capaian tersebut melalui langkah-langkah pencegahan, termasuk perhatian terhadap ibu hamil. “Di RW itu sudah zero stunting, berarti yang diperhatikan adalah mengenai ibu hamilnya. Jangan sampai ibu hamil nanti melahirkan anak yang stunting,” katanya.

Untuk mendukung objektivitas penilaian, Pemkot Surabaya melibatkan tim penilai dari berbagai unsur, di antaranya akademisi dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) dan Universitas Airlangga (Unair). “Untuk lomba kampung Pancasila ini tim penilai salah satunya berasal dari akademisi,” ungkap Maria.

Selain akademisi, Maria mengungkapkan bahwa tim penilai juga melibatkan komunitas lingkungan, komunitas pemerhati ekonomi, hingga unsur pemuda. “Tim penilai selanjutnya adalah Ibu-ibu PKK, di bawah komando beliaunya Ibu Ketua TP PKK Kota Surabaya, Rini Indriyani,” pungkasnya. (yok)