Resmi Dilantik Ketua DPRD Surabaya, H. Syaifuddin Zuhri, S.Sos, Tekankan Komunikasi Inklusif dan Akselerasi Ekonomi Melalui Infrastruktur 

SURABAYA – HKNews.info : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Pengucapan Sumpah/Janji Pengganti Antar Waktu (PAW) Ketua DPRD Kota Surabaya sisa masa jabatan 2024 – 2029. Acara khidmat ini berlangsung di Gedung DPRD Kota Surabaya pada Rabu (6/5/2026).

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Surabaya, Hj. Laila Mufidah S.AG, ini dibuka secara resmi pada pukul 10.26 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum. Agenda utama ini dihadiri oleh jajaran Forkopimda Kota Surabaya, perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Wali Kota Surabaya beserta jajaran, segenap pimpinan dan anggota DPRD Kota Surabaya, tokoh masyarakat, dan wartawan dari berbagai media.

Pelantikan ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas terbitnya Keputusan Gubernur Jawa Timur tertanggal 4 Mei 2026 mengenai peresmian pemberhentian dan pengangkatan Pengganti Antar Waktu pimpinan DPRD Kota Surabaya.

Dalam sambutannya, pimpinan rapat menyampaikan bahwa prosesi ini telah sesuai dengan hasil keputusan rapat Badan Musyawarah (Banmus) yang telah dijadwalkan sebelumnya.

“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya dalam rangka pengucapan sumpah janji pengganti antar waktu Ketua DPRD Kota Surabaya resmi dibuka,” ucap Hj. Laila Mufidah S.AG.

Maka dilaksanakanlah pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan H. Syaifuddin Zuhri, S.Sos sebagai Ketua DPRD Kota Surabaya PAW untuk sisa masa jabatan 2024 – 2029, oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya.

Prosesi pengucapan sumpah ini menandai babak baru dalam struktur kepemimpinan legislatif di Kota Pahlawan. Kehadiran Ketua DPRD yang baru diharapkan dapat memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan serta menyerap aspirasi masyarakat Surabaya secara lebih optimal.

Pasca pelantikan resmi, Ketua DPRD Kota Surabaya yang baru saja mengucap sumpah jabatan, H. Syaifuddin Zuhri, S.Sos, menegaskan komitmennya untuk membawa perubahan signifikan bagi tata kelola pemerintahan di Kota Pahlawan. Dalam keterangannya, ia menyoroti pentingnya menciptakan pemerintahan yang lebih kondusif, transparan, dan berpihak sepenuhnya kepada kepentingan masyarakat luas.

Langkah awal yang akan diambil adalah memperkuat komunikasi internal dan eksternal. Ia berencana melakukan konsolidasi dengan seluruh 50 anggota DPRD Surabaya guna menyamakan persepsi dalam membangun kota.

“Utamanya sekarang, saya akan melakukan komunikasi intensif dengan seluruh 50 anggota dewan. Kita juga akan terhubung dengan para pembina, tokoh LSM, dan elemen masyarakat lainnya. Kita butuh masukan dan pendapat agar ada satu pemahaman komprehensif dalam membaca kebutuhan Surabaya,” ujarnya kepada awak media.

Dukungan Pembiayaan Infrastruktur di Tengah Ketidakpastian Ekonomi

Salah satu poin krusial yang disampaikan adalah mengenai keberanian mengambil kebijakan fiskal terkait pembangunan infrastruktur. Di tengah fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar, ia menilai penundaan pembangunan justru akan merugikan keuangan daerah di masa depan karena kenaikan harga material.

Ia menyatakan dukungannya terhadap skema pembiayaan atau pinjaman daerah, selama dana tersebut dialokasikan untuk proyek yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan berdampak langsung pada rakyat.

“Jika kita menunda pembangunan jalan atau infrastruktur ekonomi sekarang hingga 3 atau 5 tahun ke depan, harga barang dan jasa pasti akan melonjak. Maka, kita pasti mendukung pembiayaan untuk kepentingan yang memiliki nilai ekonomi dan demi kepentingan rakyat,” tegasnya.

Revitalisasi Pasar: Fokus pada Higienitas dan Kenyamanan

Selain infrastruktur jalan, sektor perdagangan kerakyatan juga menjadi sorotan utama. Ketua DPRD berencana mendorong pembenahan pasar-pasar tradisional agar lebih modern dan nyaman bagi pengunjung.

Salah satu fokus spesifiknya adalah pengaturan pemotongan unggas di dalam pasar. Ia menginginkan adanya zonasi khusus atau pembenahan sistem pemotongan agar pasar tetap steril dan bersih, sehingga masyarakat merasa nyaman berbelanja.

“Kita ingin mensterilkan pasar agar menjadi tujuan utama masyarakat. Pembenahan khusus terkait pemotongan unggas di pasar akan menjadi perhatian kita, agar kualitas lingkungan pasar tetap terjaga,” pungkasnya.

Dengan visi “Membangun Surabaya dengan Mendengar,” kepemimpinan baru ini diharapkan mampu menjadi jembatan yang kuat antara aspirasi warga dan kebijakan pemerintah kota dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

Pentingnya Kolaborasi Yang Kuat

Sementara itu, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, H Budi Leksono, SH, kepada awak media usai rapat paripurna, mengatakan pelantikan pimpinan Pengganti Antar Waktu (PAW) DPRD Kota Surabaya pada Rabu (6/5/2026) membawa angin segar bagi efektivitas kinerja legislatif. Pelantikan ini resmi mengakhiri masa kekosongan jabatan yang sempat memicu pertanyaan di tengah masyarakat terkait kepastian pengambilan keputusan di tingkat dewan.

Ia mengungkapkan rasa syukurnya atas kelancaran prosesi ini. Menurutnya, meskipun momen ini dinantikan cukup lama, kehadirannya saat ini menjadi sangat krusial untuk menata kembali struktur organisasi dewan yang sempat kosong.

“Alhamdulillah, per hari ini, 6 Mei, kekosongan tersebut telah terisi. Kemarin masyarakat mungkin sempat bertanya-tanya karena kepemimpinan hanya dijalankan oleh para wakil selama masa transisi. Sekarang, struktur sudah lengkap,” jelas Haji Budi usai rapat paripurna.

Tak hanya di kursi pimpinan utama, penataan juga akan menyasar pada alat kelengkapan dewan lainnya, termasuk pengisian posisi pimpinan komisi yang masih lowong agar fungsi pengawasan dapat berjalan maksimal.

Dalam pesannya kepada pihak eksekutif dan masyarakat, Haji Budi menekankan pentingnya kolaborasi yang kuat. Ia menegaskan bahwa setiap keputusan yang diambil di gedung dewan memiliki dampak langsung terhadap nasib warga Surabaya.

“Setiap ketukan palu di sini sangat bermakna dan berarti bagi hajat hidup orang banyak. Kami akan mengawal segala kegiatan dan permasalahan yang ada di masyarakat melalui kolaborasi dan sinergi yang kuat dengan pemerintah kota,” tegasnya.

Dengan kepemimpinan yang kini sudah definitif, diharapkan tumpukan aspirasi, surat-surat dari warga, hingga aduan masyarakat yang sempat tertunda dapat segera diproses secara administratif maupun politis.

“Keluarga-keluarga di masyarakat yang kemarin menunggu kejelasan, sekarang bisa merasa lebih tenang. Dengan posisi kekuasaan yang sudah tertata kembali, kita akan memilah dan menyelesaikan satu per satu persoalan warga dengan lebih hati-hati dan tepat sasaran,” tambahnya.

Haji Budi memastikan bahwa DPRD Surabaya selanjutnya akan lebih responsif dan hadir sebagai solusi nyata bagi dinamika pembangunan kota ke depan. (yok)