Perkuat Sinergi, Pimpinan DPRD Surabaya Sowan ke Muhammadiyah demi Bangun Kota Inklusif

SURABAYA – HKNews.info : Sinergi antara legislatif dan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan terus diperkuat di Kota Pahlawan. Jajaran Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya menggelar kunjungan silaturahmi ke kantor Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Surabaya. Kunjungan ini dimaksudkan untuk menyerap aspirasi, nasihat, serta mempererat kerja sama dalam membangun Surabaya yang berkah dan inklusif.

Ketua DPRD Kota Surabaya, H. Syaifuddin Zuhri, S.Sos, yang memimpin rombongan menyatakan rasa bangga dan syukurnya atas sambutan hangat yang diberikan oleh Ketua PDM Surabaya, Dr. H.M. Ridlwan, M.Pd, beserta seluruh jajaran kiai, ustaz, dan pengurus pemuda Muhammadiyah.

“Kami selaku wakil rakyat merasa tidak akan lengkap menjalankan tugas tanpa adanya isi pengetahuan, arahan, dan kontrol dari para ulama serta tokoh masyarakat. Muhammadiyah adalah salah satu ormas penunjang fondasi bangsa ini. Jika wakil rakyat tidak dituntun dan diarahkan oleh jenengan semua, maka perannya menjadi tidak sempurna,” ujar H. Syaifuddin, di hadapan forum pertemuan, usai sambutan tuan rumah Dr. H.M. Ridlwan, M.Pd.

Menghapus Kesan Eksklusif, DPRD Surabaya Buka Pintu Lebar

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, Ketua DPRD Surabaya menegaskan komitmen jajaran pimpinan yang baru untuk mengubah paradigma lama. Ia ingin menghapus kesan bahwa DPRD adalah lembaga yang eksklusif dan sulit ditemui.

“Kami di jajaran pimpinan sudah bersepakat untuk selalu meluangkan waktu. DPRD Surabaya sekarang sangat terbuka. Kami meminta para tokoh dan warga jangan sungkan-sungkan memberikan saran serta masukan,” tegas H. Syaifuddin.

Ia menambahkan bahwa tiga fungsi utama DPRD—yaitu pengawasan, legislasi (pembentukan Perda), dan penganggaran—tidak akan berjalan optimal tanpa adanya informasi berimbang dan sumbangsih pemikiran dari para tokoh yang berpengalaman di lapangan.

Gotong Royong Mewujudkan Surabaya yang ‘Tertawa’

Menghadapi tantangan dinamika informasi dan situasi sosial saat ini, DPRD Surabaya mengajak Muhammadiyah untuk berjalan beriringan dan menyelaraskan visi bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.

Kolaborasi lintas elemen ini dinilai menjadi kunci utama untuk memitigasi berbagai potensi masalah kota. Mengutip pesan dari Ketua PDM Surabaya, Dr. Ridwan, Ketua DPRD sepakat bahwa kesempurnaan hidup dan kebaikan bermasyarakat hanya bisa dibangun di atas fondasi kebersamaan, meskipun berangkat dari latar belakang yang berbeda-beda.

“Kalau bahasa politiknya, bagaimana kita membawa Surabaya menjadi kota yang inklusif. Kalau memakai istilah nahdliyin (NU), menjadi kota yang rahmatan lil ‘alamin. Intinya sama, kenyamanan kota ini dibangun lewat gotong royong,” imbuhnya.

Jajaran pimpinan legislatif menegaskan bahwa seluruh anggota dewan akan terus turun ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing untuk bertanggung jawab penuh kepada konstituen. Sowan ini ditutup dengan harapan besar agar Surabaya tetap menjadi kota yang damai, tenang, dan warganya selalu religius serta bahagia.

“Semata-mata ini demi kebaikan bersama. Rasa cinta kita kepada Surabaya tidak boleh goyang oleh situasi apa pun. Mari kita jaga Surabaya agar tetap ‘tertawa’ dan memberikan ketenangan bagi seluruh warganya,” pungkas Ketua DPRD Surabaya.

Regulasi Berkeadilan : Kunci Muhammadiyah dan Ormas Menopang Kesejahteraan Surabaya

Sebelumnya, saat memberikan sambutan, Ketua PDM Surabaya, Dr. H.M. Ridlwan, M.Pd, menyampaikan, bahwa hubungan dengan DPRD Kota Surabaya bukanlah sekadar formalitas birokrasi, melainkan jembatan strategis untuk menyalurkan aspirasi umat langsung ke jantung pemerintahan. Sebagai organisasi kemasyarakatan yang bergerak aktif di akar rumput, Muhammadiyah membutuhkan mitra legislatif yang responsif demi memastikan gerak dakwah dan sosial tidak terhambat oleh sekat-sekat regulasi.

Muhammadiyah, kata HM Ridlwan, tidak berdiri dengan tangan hampa. Di Surabaya, organisasi ini mengelola infrastruktur sosial yang masif: mulai dari puluhan sekolah dan madrasah, jaringan rumah sakit dan klinik, hingga panti-panti asuhan yang merawat anak-anak yatim serta kaum dhuafa. Semua amal usaha ini bergerak mandiri demi membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan dan kebodohan.

“Kami mengelola banyak sekolah, rumah sakit, dan panti asuhan. Oleh karena itu, arah kebijakan dan regulasi yang dilahirkan oleh DPRD sangat menentukan. Jika regulasi yang dibuat itu bagus, inklusif, dan berpihak pada ormas—baik Muhammadiyah maupun NU—maka dampaknya akan sangat positif bagi pelayanan masyarakat,” tutur HM Ridlwan.

Dampak Nyata Regulasi Terhadap Kota

Menurut Muhammadiyah, kebijakan publik yang akomodatif terhadap ormas keagamaan akan menciptakan ekosistem kota yang sehat. Sebaliknya, aturan yang kaku atau tidak berpihak pada lembaga sosial keagamaan justru akan merugikan hajat hidup orang banyak.

• Regulasi yang Bagus: Memberikan ruang bagi sekolah swasta, rumah sakit umum keagamaan, dan panti asuhan untuk berkembang, yang pada akhirnya meringankan beban Pemerintah Kota dalam melayani warga.
• Regulasi yang Kurang Baik: Berpotensi menghambat pelayanan sosial, menciptakan tumpang tindih birokrasi, dan pada akhirnya merugikan kenyamanan serta kesejahteraan Kota Surabaya secara keseluruhan.

Melalui kemitraan yang kuat dengan DPRD, Muhammadiyah berharap setiap produk hukum dan anggaran yang disahkan ke depan dapat terus menguatkan peran ormas sebagai pilar penopang kemajuan Kota Pahlawan. (yok)