Dana BTT OLP 2022 Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur Diduga Diselewengkan  

SURABAYA – HK News.info : Khabar beraroma penyelewengan kembali merebak di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kali ini tudingan tertuju pada penggunaan anggaran BTT (Belanja Tak Terduga) tahun 2022, yang diisukan dengan santer ada dugaan kuat telah diselewengkan.

Seperti diketahui, dalam tahun anggaran 2022 telah dilakukan kegiatan operasi lumbung pasar (OLP) yang ditopang dengan dana BTT. Konon hal ini untuk menghadapi dampak dari kenaikan BBM, hingga oleh karenanya Presiden Jokowi meminta sepada seluruh pejabat pemerintahan untuk membantu masyarakat yang terdampak, tak kecuali di Provinsi Jawa Timur.

Tidak hanya BBM, kenaikan harga beras dan minyak goreng yang banyak dikeluhkan warga masyarakat di berbagai kota /  kabupaten di antero Jawa Timur, juga diupayakan untuk dilakukan penekanan, tak lain menggunakan dana BTT tersebut.

Informasi yang diperoleh media ini menyebutkan, bahwa pada tahun 2022 lalu, bahwa Pemprov Jatim melalui Biro Perekonomian menggelontorkan anggaran BTT sebesar Rp 20 Milyar untuk operasi lumbung pasar. Kegiatan tersebut terbilang sukses dan lancar.

Patut disayangkan, ketika kegiatan ini sudah selesai, pada awal tahun 2023, muncul kabar bila ada sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp 2 Milyar. Dari sisa dana tersebut bukannya dikembalikan ke Kas Daerah tapi di bagikan pada kelompok. Salah satu penerimanya BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yakni JGU, JPU dan Puspa Agro. Kabarnya, ketiga perusahaan yang bernaung di bawah BUMD tersebut tidak menerima uang tapi kegiatan keagamaan berupa Umroh. Sedikitnya ada 11 orang di jajaran direksi BUMD ini yang mendapatkan jatah berangkat Umroh. Dengan rincian, JGU sebanyak 6 0rang, JPU 2 Orang dan Puspa Agro sebanyak 3 Orang.

Ketika hal ini dikonfirmasi kepada Koordinator Substansi Kebijakan dan Sarana Perekonomian, Biro Perekonomian Setdaprov Jatim, Kombong Pasulu, SH, MM, di kantornya Jl. Pahlawan, ia mengatakan, bahwa ada sisa anggaran kegiatan ini yang tidak terealisasi tetap berada di Kas Daerah.

“Jadi tidak ada anggaran yang akan digunakan untuk pos anggaran yang tidak sesuai dengan pos anggaran di DPA dan jika ada sisa anggaran yang tidak terealisasi tetap berada di Kas Daerah,” ujar Kombong Pasulu pada HKNews, Kamis, (9/3/2023).

Saat disinggung terkait dengan sisa anggaran yang tidak teralisasi untuk membiayai oknum direksi BUMD (JGU, JPU dan Puspa Agro) pergi umroh, Kombong Pasulu merasa tidak mungkin itu terjadi karena sisa anggaran yang tidak direalisasi tetap di Kas Daerah sesuai mekanisme keuangan daerah.

“Jika pihak Direksi PT. JGU akan melaksanakan ibadah umroh merupakan urusan personal mereka dan tidak menggunakan sisa alokasi anggaran Operasi Pasar Biro Perekonomian” katanya.

Dirinya mengungkapkan, untuk Biro Perekonomian diberi tugas membantu operasional berupa penyediaan alat transportasi dan tenaga kerja kasar. “Kami diberikan wewenang menyediakan truk dan tenaga angkut saja, kebutuhan yang lainnya di amanahkan pada BUMD. Hal itu sesuai dengan Peraturan Gubernur mas,” paparnya.

“Anggaran penyediaan transportasi dan tenaga kulinya besar mas, sekitar Rp 9 Milyar dalam kegiatan yang berlangsung di 8 kabupaten/kota tersebar di 25 titik sampai Desember 2022,” tambahnya.

Untuk penyediaan kebutuhan akomodasi berupa transportasi dan jumlah tenaga kulinya, Kombong belum bisa menjawab, dirinya meminta waktu untuk membuka buku laporannya. “Maaf mohon waktu mau buka SPJ dulu,” tandasnya. (1) (hk)