Dinas Pertanian Jatim Akan Salurkan 21.000 Ton Beras Sebagai Social Safety Net
SURABAYA – HKNews.info : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur (Diperta KP Jatim) sudah mengantongi angka kebutuhan beras yang akan disuplai kepada masyarakat terdampak wabah virus Corona di Jawa Timur.
Hal ini seiring dengan kebijakan Pemprov Jatim yang akan memberikan social safety net (jaring keamanan sosial) berupa sembako untuk warga tidak mampu yang terdampak wabah virus Corona. Ada yang diberikan berupa beras dan telur, namun ada juga yang akan dibagikan dalam bentuk uang tunai.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, Hadi Sulistyo, mengatakan, “Menjelang hari raya Idul Fitri, khususnya dalam bulan puasa ini, masyarakat Jawa Timur tidak perlu panic buying, karena Gubernur Jawa Timur, Ibu Hajjah Khofifah Indar Parawansa, telah menjamin stok pangan di Jawa Timur !”
Untuk kebutuhan beras sebagai social safety net, kata Hadi, akan mencapai 21.000 ton dan Jawa Timur telah memiliki suplai yang cukup karena dalam kondisi surplus beras. Sampai bulan Juni nanti tercatat surplus beras Jawa Timur mencapai 2,3 juta ton.
“Kita surplus sampai Juni nanti sekitar 2,3 juta ton. Untuk antisipasi Lebaran pun Insya Allah aman. Karena selain untuk konsumsi, kita juga kan menyuplai ke provinsi lain,” tegas Hadi, seraya menambahkan, sebelumnya Pemprov Jatim telah melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran APBD untuk penanganan Covid-19.
Besaran refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk penanganan dan penanggulangan bencana non alam berupa wabah Covid-19 ini mencapai Rp 2,384 triliun, atau setara dengan 6,8 persen dari total APBD Provinsi Jawa Timur Tahun 2020. Dana sebesar itu digunakan untuk promotif, preventif, kuratif, tracing, hingga penanganan dampak sosial ekonomi akibat wabah Covid-19.
Seperti diungkapkan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, bahwa saat ini sudah teralokasikan anggaran sebesar Rp 2,384 triliun untuk penanganan Covid-19 baik untuk promotif, preventif, kuratif, tracing, hingga penanganan dampak sosial ekonomi. “angka alokasi anggaran ini setara dengan 6,8 persen dari APBD kita,” tutur Gubernur Khofifah.
Anggaran tersebut, lanjut mantan Menteri Sosial, ini salah satunya akan digunakan untuk memberikan bantalan sosial guna mengatasi dampak sosial ekonomi masyarakat yang terdampak Covid-19. Masyarakat yang terdampak secara sosial ekonomi akan diberikan bantuan sosial baik berupa sembako maupun juga uang tunai, sesuai penghitungan yang sudah dilakukan oleh Pemprov Jatim.
Dasar penerima bantalan sosial ini adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pemprov telah melakukan sinkronisasi, masyarakat yang tidak terdata di DTKS dan tidak mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat akan dibantu bantalan sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Karena pada dasarnya intervensi pemerintah pusat baik yang berupa Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) maupun dalam bentuk PKH, berbasis pada mereka yang masuk dalam DTKS.
Diungkapkan pula oleh Gubernur Khofifah, ihwal fenomena masyarakat terdampak wabah Covid-19 namun mereka tidak masuk dalam DTKS. Yakni, masyarakat kepulauan yang saat ini tidak bisa menjual ikan, para driver ojek on-line, masyarakat perantauan dan pemudik yang tidak mendapatkan lagi penghasilan harian. Nah, kepada mereka, Pemprov Jatim akan mengcover dan menyentuhnya dengan bantalan sosial. (her)
