Penjelasan Wali Kota Atas Pemandangan Umum Fraksi Terkait Pertanggungjawaban APBD Surabaya 2024.
SURABAYA – HKNews.info : Gelar Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya pada Selasa (17/06/2025) menindaklanjuti rapat paripurna sehari sebelumnya di tempat yang sama, yakni penyampaian Pemandangan Umum Fraksi – Fraksi terhadap Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.
Rapat Paripurna kali ini, dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bhaktiyar Rifai, dengan agenda tunggal, penyampaian penjelasan Wali Kota Surabaya atas Pemandangan Umum Fraksi – Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Beanja Daerah (APRD) Tahun Anggaran 2024.
Tepat pukul 14.03 Wib, hari Selasa (17/06/2025), pimpinan membuka rapat paripurna yang dihadiri 39 orang dari 50 anggota DPRD Surabaya, dan segera mempersilakan Wali Kota Surabaya menyampaikan penjelasan di podium. Rapat juga dihadiri segenap OPD Pemkot Surabaya, serta diekspose wartawan dari berbagai media cetak maupun elektronik.
Dalam sambutannya, Pimpinan Rapat Bhaktiyar Rifai menyampaikan bahwa rapat paripurna terbuka untuk umum. “Bahwa rapat ini merupakan forum untuk mendengarkan secara langsung penjelasan Wali Kota atas berbagai masukan, kritik, dan saran yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD dalam sidang sebelumnya”, kata Bhaktiyar.
Sementara itu dalam penjelasannya, Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikan penghargaan setinggi – tingginya dan rasa terima kasih yang setulus-terusnya kepada dewan yang terhormat melalui juru bicara masing – masing fraksi.
Berkenaan dengan masukan dan pertanyaan fraksi Partai Keadilan Sejahtera dapat dijelaskan sebagai berikut. Terkait saran fraksi agar memberikan keringanan pembayar PBB bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah dapat kami sampaikan sesuai dengan perwali nomor 33 tahun 2024 tentang pelaksanaan perda nomor 7 tahun 2023 di mana pengurangan terhadap PBB dapat diberikan dengan mempertimbangkan salah satunya wajib pajak orang pribadi berpenghasilan lebih kecil dari UMK dan masuk dalam daftar keluarga miskin dan memberikan pengurangan sebesar 35 persen.
Terkait realisasi anggaran belanja modal jalan irigasi dan jaringan yang terserap 56,8 persen dapat dijelaskan bahwa hal tersebut dikarenakan adanya permasalahan administrasi dengan biaya penyediaan efisiensi hasil pengadaan.
Terkait saran agar program pemberdayaan UMKM dapat menjangkau seluruh pelaku UMKM secara merata dapat disampaikan bahwa sudah dilaksanakan pemberdayaan sampai dengan kelurahan dan kecamatan. Terhadap saran optimalisasi aset Pemkot melalui skema kerjasama kemitraan dan skema lain yang diperbolehkan peraturan perundangan kami sependapat.
Terkait dengan saran agar program biaya siswa pemuda tangguh dan bantuan biaya sekolah siswa SMA dan SNK lebih banyak menjangkau masyarakat dari keluarga MBR kami sependapat. Terkait dengan sisa lebih pembiayaan anggaran dapat dijelaskan bahwa hal tersebut disebabkan adanya sisa anggaran BOS, PLUD dan efisiensi anggaran dalam proses pengadaan barang jasa.
Terkait dengan hasil rekomendasi PPK terhadap pelaksanaan PPK di tahun 2024 telah ditindaklanjuti oleh Pemkot sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan terkait apresiasi terhadap penyiasat tidak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan untuk laporan hasil pemeriksaan yang merupakan tertinggi di Jawa Timur disampaikan terima kasih.
Berkenangan dengan masukan dan pertanyaan fraksi, Partai Kebangkitan Bangsa dapat dijelaskan sebagai berikut. Terkait kerjasama dengan stakeholder telah dilakukan sesuai dengan ketentuan. Terkait dengan hasil pengolahan kekayaan. Terkait dengan daerah yang dipisahkan merupakan dividen dari BUMD.
Terkait dengan capaian retribusi parkir disebabkan masih adanya jukir liar dan belum meratanya digitalisasi. Terkait dengan belum optimalnya realisasi pendapatan disebabkan masih rendahnya kesedaran masyarakat, menurunnya daya beli masyarakat serta belum meratanya digitalisasi.
Berkenaan dengan masukan dan pertanyaan fraksi PDI Perjuangan – PAN dapat dijelaskan sebagai berikut. Terkait dengan harapan agar penelitian parkir liar dapat meningkatkan pemasukan sektor pajak dan retribusi parkir kami sependapat.
Terkait langkah-langkah yang dilakukan untuk peningkatan okupansi hotel dilakukan dengan promosi bersama dengan pelaku industri hotel mengadakan event skala nasional dan internasional meluncurkan event kota Surabaya, kolaborasi pemasaran event unggulan dan paket city tour untuk wisatawan.
Berkenaan dengan masukan dan pertanyaan fraksi Partai Solidaritas Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut. Terkait pelaksanaan pakir telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang memperhatikan prioritas pembangunan. Terkait belanja hibah, dapat dijelaskan bahwa data alokasi anggaran sebesar Rp 444.198.089.655 telah realisasi sebesar Rp 432.667.414.836 atau sebesar 97,4%.
Di ujung penyampaian penjelasannya, Wali Kota Eri Cahyadi mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan partisipasi segenap anggota dewan, serta para undangan, dari awal hingga rapat paripurna berakhir. “Kolaborasi yang baik antara legislatif dan eksekutif merupakan kunci keberhasilan pembangunan Kota Surabaya ke depan,” pungkasnya. (yok)
