Fraksi Gabungan DPRD Surabaya Soroti Anggaran Pendidikan dan Anggaran Pinjaman pada Perubahan APBD 2026
SURABAYA – HKNews.info : Fraksi gabungan Partai Demokrat, P3, dan Nasdem DPRD Kota Surabaya menyampaikan Pemandangan Umum terkait Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kota Surabaya Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna DPRD Kota Surabaya.
Juru bicara Fraksi Demokrat-P3-Nasdem, Drs H. Imam Syafi’i, S,H., M.H., menyampaikan tiga poin catatan utama yang perlu mendapat perhatian serius dari Pemerintah Kota Surabaya, pada Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2026, Jumat (28/08/2026), di Rupatama lt.3 Gedung DPRD Kota Surabaya.
- Serapan Anggaran Beasiswa Pendidikan Rendah: Dari target perencanaan bantuan pendidikan untuk 24.000 mahasiswa, hanya terserap sekitar 7.600 mahasiswa hingga akhir tahun. Hal ini menyebabkan sisa anggaran sebesar Rp114 miliar dari total Rp191 miliar yang dialokasikan pada APBD Murni. Fraksi mengusulkan agar sisa anggaran tersebut dialokasikan ke program pendidikan lain guna memenuhi mandatory spending pendidikan minimal 20%.
- Kriteria Penanganan Kemiskinan: Pemkot Surabaya diminta mengevaluasi pengelompokan desil warga miskin, mengingat banyaknya keluhan warga yang masuk di atas desil 5 meski berada dalam kondisi sulit. Fraksi mengingatkan agar penetapan kriteria tidak semata-mata demi mengejar target penurunan angka kemiskinan secara statistik, terutama di tengah tekanan ekonomi makro dan maraknya warga yang terjerat pinjaman online.
- Pinjaman Pembiayaan Alternatif: Fraksi menyetujui kenaikan anggaran belanja dari Rp12,7 triliun menjadi Rp12,9 triliun, termasuk skema pinjaman ke PT SMI sebesar Rp1,4 triliun (melengkapi pinjaman sebelumnya dari Bank Jatim sebesar Rp220 miliar). Namun, persetujuan ini diberikan dengan syarat ketat: pinjaman tersebut wajib diprioritaskan untuk program-program yang bersifat mendesak (urgent), mendongkrak pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung.
Pemandangan umum tersebut ditandatangani oleh Ketua Fraksi H. Muhammad Mahmud, S.Sos., M.Si., dan Juru Bicara Imam Syafi’i sebagai bentuk fungsi pengawasan dan akuntabilitas DPRD kepada publik. (yok)
