Rencana Kenaikan Anggaran Banpol Jadi Sorotan. Ketua DPRD Surabaya: “Itu Instrumen Negara untuk Pendidikan Politik”.
SURABAYA — HKNews.info : Rencana kenaikan anggaran bantuan keuangan partai politik (banpol) kembali memicu sorotan publik. Sejumlah pihak mempertanyakan urgensi peningkatan alokasi dana dari APBD tersebut di tengah menguatnya tuntutan efisiensi anggaran daerah.
Menanggapi polemik tersebut, Ketua DPRD Kota Surabaya, Syaifuddin Zuhri, menegaskan bahwa dana banpol bukan sekadar bantuan finansial cuma-cuma. Menurutnya, dana tersebut merupakan instrumen penting negara untuk memperkuat kualitas demokrasi melalui pendidikan politik yang terstruktur.
“Partai politik adalah pilar demokrasi yang bertanggung jawab menjaga ritme kehidupan berbangsa dan bernegara. Partai menjadi wadah seluruh komponen anak bangsa untuk mencetak kader-kader yang berasaskan Pancasila serta tunduk pada konstitusi,” ujar pria yang akrab disapa Kaji Ipuk tersebut dalam konferensi pers di Gedung DPRD Surabaya, Jalan Yos Sudarso, Rabu (22/7/2026).
Fokus Dana Banpol: Pembinaan Kader hingga Sasar Gen Z
Kaji Ipuk menekankan bahwa dana banpol dilarang keras digunakan untuk kepentingan politik praktis. Alokasi utamanya diwajibkan untuk kegiatan pendidikan politik, seperti pembinaan kader, penguatan struktur organisasi, hingga sosialisasi ideologi bangsa dan tata kelola pemerintahan yang taat hukum.
“Penggunaan banpol difokuskan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh struktur kepengurusan mengenai aturan main demokrasi, tata kelola organisasi, hingga membentuk sikap kepartaian yang sesuai konstitusi,” terangnya.
Selain untuk penguatan internal, sasaran pendidikan politik kini meluas ke generasi muda, khususnya Generasi Z (Gen Z). Kaji Ipuk menilai anak muda perlu memahami fungsi mendasar partai politik secara utuh dan edukatif, bukan sekadar menyerap narasi politik dari media sosial.
“Gen Z perlu memahami apa itu partai politik, tugas dan fungsinya, ideologi bangsa, serta arah pembangunan negara agar mereka paham bagaimana demokrasi dijalankan sesuai aturan,” tambahnya.
Mekanisme Pencairan dan Transparansi Anggaran
Terkait nominal pasti banpol yang dialokasikan tahun ini, Kaji Ipuk mengaku tidak memegang angka perinciannya secara detail.
“Kalau tidak salah sekitar Rp20.000 atau Rp22.000 per suara, saya kurang pasti angka pastinya,” ucapnya.
Ia menjelaskan bahwa mekanisme pencairan dana bantuan ini umumnya dilakukan dalam dua tahap dan tunduk pada aturan akuntabilitas yang ketat. Seluruh penggunaan anggaran wajib dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Saat ditanya mengenai perbandingan besaran banpol dibanding tahun-tahun sebelumnya, Kaji Ipuk enggan berspekulasi. Ia beralasan baru menjabat di jajaran struktur DPC PDI Perjuangan Surabaya, sehingga belum mendalami riwayat data periode sebelumnya.
“Untuk rincian kenaikan atau besaran pasti banpol, sebaiknya ditanyakan langsung kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Surabaya, karena mereka yang memiliki kewenangan penuh dalam mendistribusikan bantuan keuangan tersebut,” tegasnya.
Ujian Transparansi bagi Parpol
Pernyataan Ketua DPRD Surabaya ini membuka ruang diskusi yang lebih luas bagi publik untuk terus mengawal efektivitas penggunaan dana hibah ini. Di tengah naiknya nilai bantuan yang bersumber dari uang rakyat (APBD), tuntutan transparansi, akuntabilitas, serta dampak nyata pendidikan politik akan terus menjadi tolok ukur utama masyarakat dan pengawas kebijakan publik. (yok).
