Buka Bersama Insan Pers, Johari Mustawan Ungkap Keresahan Masyarakat Terkait Pemblokiran KK.

SURABAYA – HKNews.info : Kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam menonaktifkan atau memblokir sekitar 118 ribu Kartu Keluarga (KK) yang tidak sesuai domisili memicu kekhawatiran serius. Kebijakan ini dinilai berisiko menjadi langkah “memindah masalah” alih-alih memberikan solusi konkret bagi warga miskin dan sakit di Kota Pahlawan.

Hal ini terungkap saat jumpa pers Johari Mustawan, S.T.P., M.A.R.S, dari PKS (Partai Keadilan Sejahtera), yang dikemas dalam acara buka puasa bersama di Hotel Sahid, Surabaya, Selasa petang (10/3/2026).

Di sela-sela diskusi menjelang berbuka, Johari menyinggung isu yang tengah hangat di masyarakat, yakni kebijakan pemblokiran Kartu Keluarga (KK) yang tidak sesuai domisili. Masalah ini menjadi keluhan utama yang ia temukan di 12 titik lokasi saat melakukan reses.

Melalui pertemuan ini, Johari dari Fraksi PKS ini berharap sinergi antara legislatif dan media semakin kuat guna mengawal isu-isu kerakyatan seperti masalah kependudukan, kesehatan, hingga pendidikan di Surabaya agar mendapatkan solusi yang tepat sasaran.

Kritik tajam muncul terkait dampak sosial dan kesehatan yang membayangi warga terdampak. Salah satu poin krusial adalah nasib warga lanjut usia yang menderita penyakit menular, seperti TBC. Jika mereka dipaksa pindah domisili hanya demi administrasi, risiko penularan di tempat baru atau kepada anggota keluarga lain yang menampung (induk semang) menjadi ancaman nyata.

“Jangan sampai kebijakan ini hanya agar angka (kemiskinan) di Surabaya terlihat turun karena warga dianggap keluar. Ini bukan solusi, tapi malah menambah kemiskinan dan menunda masalah,” ujar Johari Mustawan, S.T.P., M.A.R.S, yang juga anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya.

Dampak Domino, Kesehatan hingga Pendidikan : Pemblokiran KK ini berdampak langsung pada akses bantuan sosial. Warga yang status administrasinya tidak jelas terancam kehilangan:

1. Jaminan Kesehatan: Pasien rutin yang membutuhkan kontrol bulanan di rumah sakit terancam tidak tertangani jika data kependudukannya terblokir.
2. Beasiswa Pendidikan: Intervensi bantuan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu bisa terputus.
3. Bantuan Sosial Lainnya: Segala bentuk intervensi pemerintah berbasis NIK akan otomatis terhenti.

Keluhan Sistem Aktivasi : Meski Pemkot Surabaya telah menyediakan kanal mandiri secara daring untuk reaktivasi data, di lapangan warga mengeluhkan teknis aplikasi yang tidak memadai. “Keluhan warga itu sistemnya ‘munyar’ (berputar-putar/eror) terus. Saat dicoba cek NIK, tidak memberikan kepastian,” ungkapnya.

Syarat reaktivasi yang mengharuskan warga memiliki tempat tinggal sesuai KTP atau mencari “induk semang” untuk menempel alamat juga dinilai memberatkan. Banyak warga yang tidak memiliki hunian pribadi dan kesulitan mendapatkan warga lain yang mau ditumpangi alamatnya.

Masyarakat berharap pemerintah lebih transparan dan humanis dalam melakukan pendataan.

“Jangan sampai warga yang sudah lama menetap di Surabaya justru merasa ‘terusir dari kampung halamannya sendiri’ demi mengejar target statistik semata,” tegas Johari.

 PKS Apresiasi Peran Pers : Dalam momen ini, PKS menegaskan bahwa pers merupakan pilar keempat demokrasi yang keberadaannya vital dalam mengawal pembangunan kota. PKS, kata Johari, menyampaikan apresiasi mendalam atas dedikasi para wartawan. Ia mengibaratkan peran jurnalis di era modern layaknya Zaid bin Tsabit dan para sahabat penulis wahyu di zaman Rasulullah SAW.

“Jika dulu para pejuang literasi menulis di pelepah kurma dan tulang, sekarang melalui handphone dan komputer. Namun, nilai pahalanya di hadapan Allah SWT tidak berkurang. Setiap ketikan yang membawa manfaat bagi masyarakat adalah ibadah,” ujarnya di hadapan para awak media.

 Pers sebagai Pilar Keempat : Dalam sambutannya, ia menekankan bahwa konsep Trias Politika (Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif) tidak akan berjalan maksimal tanpa dukungan kekuatan pers. Pers dianggap mampu menjadi penyeimbang sekaligus penyambung lidah masyarakat yang efektif.

“Posisi jenengan semua sangat mulia. Guratan pena seorang wartawan yang memberikan dampak positif bagi warga Surabaya, nilainya bisa setara dengan seribu darah para syuhada. Pembangunan Surabaya tidak akan lengkap tanpa kiprah tulisan teman-teman,” tambahnya.

 Acara yang berlangsung hangat ini juga menjadi ajang bagi Fraksi PKS untuk menyerap aspirasi. Sebagai bagian dari Badan Anggaran dan Pansus, ia menyatakan kesiapannya untuk dikritik jika kebijakan dewan dirasa kurang berpihak pada rakyat.

“Kami di dewan adalah kepanjangan tangan partai untuk mengadvokasi masyarakat. Kami butuh masukan dari teman-teman media yang lebih ahli memotret kondisi di lapangan. Jika baik kita katakan baik, jika kurang harus kita perbaiki bersama,” pungkasnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Judes (Jurnalis Dewan Surabaya), Inyong Maulana, yang sejak awal mendampingi Johari Mustawan selaku ‘sohibul hajat’ dari PKS, mengatakan, bahwa profesi jurnalis memiliki marwah yang harus dijaga. Ia merespons positif imbauan Fraksi PKS agar media tetap menjalankan fungsi kontrolnya secara tajam.

“Wartawan harus tetap kritis dalam kondisi apa pun. Itu sudah pilihan hidup kita. Menjadi jurnalis berarti siap dengan segala risiko untuk menyuarakan kebenaran,” tegas Inyong (panggilan akrabnya).

Ia mengajak seluruh jurnalis untuk mengawal ketat isu ini karena menyangkut hak administratif dasar warga Surabaya. Pemblokiran massal ini dinilai sangat berdampak pada akses layanan publik yang dibutuhkan masyarakat sehari-hari.

Acara ditutup dengan komitmen bersama antara Fraksi PKS dan insan pers untuk terus bersinergi dalam mengadvokasi masalah-masalah kerakyatan, sambil tetap menjaga independensi media sebagai pilar pengawas kebijakan pemerintah. (yok).