Sorotan Kebijakan Pro Rakyat Warnai Pemandangan Umum Fraksi di Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya
SURABAYA – HKNews.info : Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya, Senin (13/10/2025), digelar menyusul rapat paripurna hari Selasa tanggal 7 Oktober 2025 yang lalu dalam agenda penyampaian nota keuangan atas Rancangan APBD Kota Surabaya tahun anggaran 2026, oleh Wali Kota Surabaya. Maka kali ini paripurna digelar dalam agenda penyampaian pemandangan umum fraksi – fraksi atas Rancangan APBD 2026 tersebut.
Tapat pukul 13.30,24 menit WIB, Senin (13/10/2025), Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Bahtiar Rifai, SH, selaku pimpinan rapat membuka Rapat Paripurna dengan dihadiri sejumlah 38 orang dari 50 anggota DPRD Kota Surabaya, dan dinyatakan terbuka untuk umum.
Dalam sambutannya Bahtiar Rifai menekankan pentingnya kebersamaan antara eksekutif dan legislatif dalam merumuskan arah kebijakan fiskal yang berpihak kepada rakyat dengan tetap menjaga transparansi dan akuntabilitas.
Tampil diurutan pertama, Fraksi Gerindra dengan juru bicaranya Yona Bagus Widyatmoko, S.H., S.M., M.H, menyampaikan apresiasi kepada Walikota dan jajaran eksekutif atas penyusunan Rancangan APBD 2026 yang telah berorientasi pada hasil musrenbang dan berfokus pada : peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta Isu-isu utama seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.
Apresiasi dan penilaian umum Fraksi Gerindra atas penyusunan Rancangan APBD 2026, diantaranya meliputi Postur APBD 2026 yang dinilai sudah mencerminkan dan disesuaikan dengan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang telah disepakati, dengan harapan SKPD dapat menjalankan program secara maksimal.
Namun Gerindra menekankan kehati-hatian dalam penyesuaian anggaran terhadap perangkat daerah yang baru agar target sasaran dan capaian pembangunan sesuai dengan RPJMD tetap terjaga. APBD harus memberikan nilai manfaat yang sebesar-besarnya dan dirasakan masyarakat (Value for Money) serta mencapai kepuasan publik (Public Satisfaction) sebagai wujud pertanggungjawaban publik (Public Accountability).
Tema RAPBD 2026: “Transformasi sosial ekonomi berkelanjutan melalui penguatan modal manusia dan pembangunan infrastruktur” dinilai sudah cukup komprehensif.
Di sisi lain, Fraksi Gerindra menyoroti isu-isu penting yang meminta tanggapan dari Pemerintah Kota Surabaya, antara lain : terkait pelaksanaan program MBG (makan bergizi gratis) di Surabaya, sejauh mana langkah nyata dan transparansi yang telah dilakukan untuk memastikan program tersebut berjalan efektif ? Selain itu, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, makan bergizi gratis, program sekolah rakyat, pembangunan 3 juta rumah MBR, swasembada pangan, dan Koperasi Merah Putih, yang termasuk program preoritas nasional.
Pengelolaan pinjaman daerah juga menjadi sorotan Fraksi Gerindra, optimalisasi nilai aset daerah dan peningkatan pendapatan melalui kolaborasi swasta, penguatan kebijakan pro rakyat (khususnya warga Surabaya), serta realisasi pokok – pokok pikiran hasil reses.
Fraksi PKS melalui juru bicaranya Faris Abidin, menyoroti peningkatan kualitas sumber daya manusia. “Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Surabaya pada 2024 berada di angka 84,69. Kami berharap dengan penguatan modal manusia, angka ini dapat meningkat di tahun 2026,” ujarnya. Ia mengapresiasi peningkatan penerima program Beasiswa Pemuda Tangguh dari 5.700 menjadi 24.000 mahasiswa, serta program Satu Keluarga Miskin, Satu Sarjana yang dinilai mampu mendorong mobilitas sosial masyarakat.
Usai paripurna, Wali Kota Eri Cahyadi menuturkan kepada wartawan, pihaknya sepakat dengan pengurangan transfer keuangan daerah tidak boleh mengurasi program – program yang sudah berjalan. “Pemotongan transfer daerah memang membuat kita harus selektif, tetapi jangan pernah menghilangkan program kerakyatan. Semua harus bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” katanya, seraya menambahkan, pemerintahannya mempunyai skala preoritas yang semuanya berihak pada rakyat. (yok)
