Jawaban Wali Kota Surabaya atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Terkait RAPBD Tahun Anggaran 2027
SURABAYA – HKNews.info : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya menggelar Rapat Paripurna pada Rabu, 30 September 2026. Rapat ini dihadiri oleh 37 dari 50 anggota DPRD, sehingga memenuhi kuorum sesuai dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kata Tertib DPRD Kota Surabaya yang telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2022. Agenda utama rapat ini adalah mendengarkan tanggapan dan jawaban Wali Kota Surabaya yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya atas pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Dalam penyampaiannya, Sekda memberikan apresiasi kepada fraksi-fraksi DPRD yang telah memberikan pandangan, masukan, dan saran pada rapat paripurna sebelumnya. Jawaban Pemkot Surabaya menanggapi poin-poin utama yang disampaikan oleh berbagai fraksi:
1. Pembangunan Infrastruktur dan Sektor Pendidikan
Menanggapi masukan dari Fraksi Demokrat-PPP-Nasdem dan Fraksi PDI Perjuangan-PAN, Pemkot menyepakati pentingnya pembangunan infrastruktur yang tepat sasaran, berorientasi pada kebutuhan masyarakat, serta menjaga kearifan lokal. Pada sektor pendidikan, Pemkot menegaskan komitmennya untuk melakukan peningkatan infrastruktur sekolah, pengadaan perlengkapan kelas, perbaikan sarana prasarana sekolah negeri, hingga peningkatkan karakter siswa.
2. Layanan Kesehatan Gratis dan Kesejahteraan
Terkait program BPJS gratis bagi petugas pengumpul sampah, Sekda menjelaskan bahwa Kota Surabaya telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) sejak tahun 2022. Hal ini memungkinkan seluruh warga ber-KTP Surabaya untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis secara langsung.
3. Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi dan Penanganan Kemiskinan
Menjawab pandangan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Fraksi Gerindra, Pemkot memproyeksikan pertumbuhan ekonomi tahun 2027 sebesar 5,84% dengan mempertimbangkan risiko geopolitik dan harga energi global. Penurunan angka kemiskinan akan terus diupayakan melalui pengurangan beban pengeluaran dan peningkatan pendapatan. Sementara untuk menekan tingkat pengangguran terbuka, Pemkot akan berfokus pada pelatihan berbasis kompetensi dan praktik kerja vokasi.
4. Detail RAPBD Tahun Anggaran 2027
Total RAPBD Tahun Anggaran 2027 disepakati sebesar Rp12.825.566.228.783,-. Jumlah tersebut merupakan hasil penjumlahan dari:
- Belanja Daerah: Rp12.628.010.166.528,-
- Pengeluaran Pembiayaan: Rp197.555.122.255,-
Sekda juga menyampaikan bahwa Belanja Pegawai pada RAPBD 2027 dialokasikan sebesar 24,86% dari total belanja daerah. Angka ini dipastikan masih berada di bawah batas maksimal 30% sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
5. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pembiayaan Alternatif
Target PAD tahun 2027 diproyeksikan mengalami peningkatan sebesar 2,57% yang didorong oleh optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta opsi PKB dan BBNKB melalui digitalisasi dan pemutakhiran data. Pemkot juga memanfaatkan pembiayaan alternatif dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dengan tenor hingga Desember 2029 untuk mendanai proyek infrastruktur prioritas, seperti Jalan Luar Barat (JLLB), pelebaran jalan, dan penanganan genangan air.
Rapat Paripurna yang dipimpin Hj Laila Mufida, Wakil Ketua DPRD Surabaya, ditutup dengan penegasan komitmen Pemkot Surabaya untuk terus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola anggaran agar setiap rupiah yang dialokasikan dapat memberikan manfaat langsung bagi seluruh lapisan masyarakat Kota Surabaya. (yok)
