Pemkot Surabaya Tetapkan Arah Pembangunan 2026, Fokus Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah menetapkan arah kebijakan pembangunan pada tahun 2026. Dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 sebesar Rp12,755 triliun, Surabaya bersiap melakukan akselerasi di berbagai sektor kunci mulai dari penguatan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemerataan kesejahteraan sosial.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan seluruh program pembangunan tahun 2026 tetap mengedepankan kesejahteraan sosial dan kebijakan pro-rakyat. Ia menekankan keberanian dalam pengambilan keputusan menjadi kunci agar APBD mampu mendorong pergerakan ekonomi secara optimal.

“Pertumbuhan ekonomi kita tidak boleh mundur meski ada pengurangan transfer daerah. Maka dibutuhkan keberanian, keteguhan, dan kekuatan kebersamaan agar Surabaya tetap maju,” kata Wali Kota Eri, Senin (26/1/2026).

Menurutnya, keberhasilan pembangunan Kota Surabaya sangat bergantung pada sinergi antara eksekutif dan legislatif. Ia optimistis kekuatan ekonomi Surabaya terletak pada kolaborasi yang solid di tengah tantangan fiskal yang ada. “Dengan kolaborasi yang solid, kami yakin program pro-rakyat tetap berjalan dan pembangunan infrastruktur kota terus berlanjut,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajad, menyampaikan pertumbuhan ekonomi Surabaya pada tahun 2026 ditargetkan mencapai 5,80 persen. “Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi pertumbuhan ekonomi Triwulan III tahun 2025 yang tercatat sebesar 5,59 persen secara year on year (y-o-y),” kata Irvan.

Secara historis, perekonomian Kota Surabaya sempat mencapai puncaknya pada tahun 2022 dengan pertumbuhan 6,51 persen, kemudian bergerak stabil pada kisaran 5,70-5,76 persen sepanjang 2023-2024.

Irvan juga menjelaskan struktur ekonomi Kota Surabaya masih ditopang oleh tiga sektor utama. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, sektor Perdagangan Besar dan Eceran serta Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menjadi penyumbang terbesar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan kontribusi 27,63 persen.

“Kontributor terbesar berikutnya adalah Industri Pengolahan 18,99 persen, disusul sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang menyumbang 14,81 persen. Ketiga sektor tersebut hingga kini masih menjadi tulang punggung perekonomian Kota Surabaya,” jelas Irvan.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, Pemkot Surabaya juga menargetkan peningkatan signifikan pada indikator kesejahteraan sosial. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2026 diproyeksikan turun menjadi 4,47 persen, melanjutkan tren penurunan dari 9,68 persen pada 2021. “Sementara itu, tingkat kemiskinan ditargetkan menurun menjadi 3,48 persen pada tahun 2026, dari realisasi 3,96 persen pada 2024 dan 3,56 persen pada 2025,” paparnya.

Menurut Irvan, penurunan angka kemiskinan diarahkan melalui intervensi terpadu. Langkah ini dilakukan meliputi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan rumah tangga, serta penanganan kantong-kantong kemiskinan berbasis kewilayahan.

“Dalam rangka memperkuat fondasi ekonomi lokal, Pemkot Surabaya juga mengalokasikan anggaran Rp37,42 miliar untuk program penguatan UMKM pada tahun 2026. Anggaran tersebut diwujudkan melalui 16 program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah terkait di lingkup Pemkot Surabaya,” bebernya.

Selain itu, Irvan menuturkan, Pemkot Surabaya juga mengalokasikan Rp1,62 miliar untuk penguatan sektor ekonomi kreatif melalui tiga program yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Disbudporapar). “Langkah ini sejalan dengan upaya menjadikan ekonomi kreatif sebagai penopang pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi dan pariwisata,” kata dia.

Berdasarkan kontribusi sektoral PDRB, Irvan menggarisbawahi pengembangan kawasan ekonomi Surabaya diarahkan pada kolaborasi sektor perdagangan, industri pengolahan, jasa, serta akomodasi dan makan minum dalam konsep urban tourism. “Kondisi ini selaras dengan perkembangan Surabaya yang ditandai meningkatnya jumlah hotel, restoran, kafe, dan pusat perbelanjaan, serta penguatan sektor ekonomi kreatif sebagai pendukung pariwisata kota,” jelas Irvan.

Lebih rinci, Irvan memaparkan indikator makro utama yang menjadi sasaran pembangunan Surabaya tahun 2026 meliputi beberapa hal. Di antaranya yakni, pertumbuhan ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), rasio gini, Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), serta prevalensi stunting.

“Seluruh indikator tersebut diintegrasikan dalam sistem perencanaan berbasis kinerja melalui Government Resources Management System, untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas pembangunan,” paparnya.

Irvan menyebut bahwa Pemkot Surabaya menargetkan IPM pada tahun 2026 mencapai 85,77. Target ini meningkat dari 84,69 pada 2024 dan 85,65 pada 2025. “Sedangkan PDRB per kapita ditargetkan naik menjadi Rp289,29 juta. Sementara itu, rasio gini ditetapkan sebesar 0,375,” ujar dia.

Pada sektor lingkungan, Pemkot Surabaya menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 245.816,22 ton CO₂ ekuivalen pada 2026. Selain itu, Indeks Reformasi Birokrasi ditargetkan mencapai 96,11, menyesuaikan perubahan metode penilaian dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) ke Pemerintahan Digital.

Irvan memastikan arah pembangunan Surabaya tahun 2026 mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya 2025-2029. RPJMD tersebut ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2025. “Dokumen ini dijabarkan secara tahunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan rencana kerja perangkat daerah,” jelas dia.

Pada APBD tahun 2026, Pemkot Surabaya mengalokasikan Rp2,83 triliun atau 22,49 persen untuk fungsi pendidikan dan Rp2,46 triliun untuk fungsi kesehatan. Alokasi ini sebagai bentuk komitmen pemkot dalam pemenuhan hak dasar masyarakat sekaligus mendukung peningkatan IPM.

Di sektor pendidikan, Pemkot Surabaya berencana membangun enam unit sekolah baru yang terdiri satu SD Negeri dan lima SMP Negeri di sejumlah kecamatan. Sementara di sektor kesehatan, penguatan layanan dilakukan melalui program satu Balai RW satu tenaga kesehatan, satu kelurahan satu ambulans, penguatan layanan neonatal, integrasi puskesmas pembantu, serta pengembangan tele health.

Tak ketinggalan, Pemkot Surabaya juga mendorong pengembangan medical tourism yang didukung tujuh rumah sakit terakreditasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI. Selain itu, intervensi sosial terpadu terus dilakukan bagi kelompok rentan, mencakup perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, hingga orang dengan gangguan jiwa yang telah pulih.

“Secara keseluruhan, target pembangunan tahun 2026 ditetapkan lebih progresif sebagai bagian dari strategi untuk mewujudkan Surabaya sebagai kota yang maju, humanis, dan berkelanjutan,” pungkas Irvan. (ADV)