Aliansi Pelajar Surabaya Pertanyakan Regulasi Dikmensus dari Pemprov Jatim
HKNews.info – Surabaya : Polemik soal pemberlakuan Undang – Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang membuat peralihan kewenangan pengelolaan pendidikan sekolah menengah atas dan khusus (SMA & SMK) di seluruh Indonesia, dariPemerintah Kota/Kabupaten ke Pemerintah Provinsi, akhirnya ‘meledak’ di Surabaya.
Sejumlah pelajar SMA/SMK baik negeri maupun swasta menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Gedung Negara Grahadi, Jl. GubernurSuryo, Surabaya, usai shalat Jumat, 10 Pebruari 2017 sekitar pukul 14.00 Wib.
Seperti disebutkan dalam surat edaran Aliansi Pelajar Surabaya yang disebarluaskan melalui pesan WhatsApp ke segenap HP Android para siswa se Surabaya, bahwa aksi berlabel “102” ini bertujuan menciptakan komuniktif dua arah antara pelajar Surabaya dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, terkait kejelasan regulasi pendidikan menengah dan khusus yang disiapkan pihak Pemerintah Provinsi JawaTimur.
Masalahnya, pemberlakuan undang – undang ini memberi pengaruh pada kebijakan sekolah – sekolah yang sebelumnya telah membebaskan biaya sekolah bagi pelajar SMA dan SMK, program jalur mitra warga, jalur prestasi, Organisasi Pelajar Surabaya, PPDB, dan lainnya, hingga sekarang dipandang perlu dibicarakan bersama.
Menurut Wakil Gubernur Jawa Timur, Drs H Syaifullah Yusuf, yang akrab dipanggil Gus Ipul, saat menerima Aliansi Pelajar Surabaya, mengatakan bahwa ini perintah undang –undang sehingga Pemerintah Provinsi mengambil alih kewenangan pengelolaan pendidikan SMA/SMK. “Jadi bukan kemauan Gubernur atau Pemerintah Provinsi. Yang namanya peralihan selalu ada perubahan, dan ini merupakan tanggung jawab bersama !” katanya.
Bersyukur Surabaya, lanjut Gus Ipul, Bu Risma (Walikota Surabaya) mampu membuat pengelolaan pendidikan yang bagus hingga jenjang SMA/SMK dengan membebaskan biaya pendidikan memakai anggaran APBD. Tapi bagaimana dengan lainnya ?
Ada 38 Kota/Kabupaten di JawaTimur, kata Gus Ipul, tapi belum semua mampu menggratiskan biaya sekolah karena kemampuan APBD masing – masing kota/kabupaten tidak sama. Ada lebih dari 1800 SMK (swasta dan negeri) di JawaTimur, biaya pendidikannya memang lebih tinggi dari SMA karena memakai pelajaran praktek terutama bidang tehknik. “Bayangkan kemampuan Pamekasan, Trenggalek, dan lainnya, jauh dibanding Surabaya. Jadi harus ada kesetaraan. Ini memperjuangkan peningkatan pendidikan di seluruh kota/kabupaten, bukan hanya Surabaya saja,” ungkapnya.
Karena menggratiskan biaya pendidikan (SMA/SMK) bagi semua (kota/kabupaten) tidak mungkin, pilihannya adalah membantu yang tidak mampu. Jadi kalau nanti ada kota/kabupaten merasa mampu lalu membantu biaya pendidikan bahkan menggratiskan, bias saja….silahkan.
Tantangannya sekarang, menurut Gus Ipul, adalah bagaimana membuat pendidikan yang murah tapi berkwalitas.
“Saya senang menerima aspirasi para pelajar yang disampaikan melalui aksi damai ini. Hanya saja pesan saya, jangan lantas mengesampingkan belajarnya. Tetap fokus pada sekolahnya…ya…!” pesan Gus Ipul, pada para pelajar SMA/SMK yang tergabung dalam Aliansi Pelajar Surabaya.
Uniknya ada juga siswa SMP turut serta dalam aksi damai ini, bahkan tak mau ketinggalan melontarkan pertanyaan langsung kepada Wagub Jatim, sehingga membuat Gus Ipul terperangah. (Yok/HKNews)
